Senin, 12 November 2012
Rabu, 24 Oktober 2012
TUGAS TIK KELAS VII DAN IX
Tugas TIK untuk kelas VII
1. Apa yang dimaksud dengan hardware?
2. Apa yang dimaksud dengan software?
3. Apa yang dimaksud dengan brainware?
4. Sebutkan langkah-langkah mengaktifkan komputer?
5. Sebutkan langkah-langkah mematikan komputer?
Tugas TIK Kelas IX
1. Apa yang dimaksud dengan kecepatan akses internet?
2. Apa satuan kecepatan akses internet?
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet?
4. Sebutkan 3 topologi jaringan komputer?
5. Sebutkan keuntungan penggunaan jaringan komputer dengan menggunakan topologi star?
Silahkan tugas ini dikerjakan secepatnya.
Untuk kelas VII A dan VII B kerjakan di selembar kertas
Untuk kelas IX, kirim jawaban dari soal tersebut melalui email yang ditujukan ke smp3sragi@yahoo.co.id
Thank you dan Good luck my students
1. Apa yang dimaksud dengan hardware?
2. Apa yang dimaksud dengan software?
3. Apa yang dimaksud dengan brainware?
4. Sebutkan langkah-langkah mengaktifkan komputer?
5. Sebutkan langkah-langkah mematikan komputer?
Tugas TIK Kelas IX
1. Apa yang dimaksud dengan kecepatan akses internet?
2. Apa satuan kecepatan akses internet?
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet?
4. Sebutkan 3 topologi jaringan komputer?
5. Sebutkan keuntungan penggunaan jaringan komputer dengan menggunakan topologi star?
Silahkan tugas ini dikerjakan secepatnya.
Untuk kelas VII A dan VII B kerjakan di selembar kertas
Untuk kelas IX, kirim jawaban dari soal tersebut melalui email yang ditujukan ke smp3sragi@yahoo.co.id
Thank you dan Good luck my students
Minggu, 14 Oktober 2012
Latgab Pramuka Kwarran Sragi tahun 2012
Latihan Gabungan Pramuka Kwartir Ranting Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
Latihan Gabungan Pramuka dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2012. Kegiatan ini diselenggarakan di SMP 5 Sragi. Kegiatan Latgab in diikuti oleh Pangkalan SMP 1 Sragi, SMP 3 Sragi dan SMP 5 Sragi.
Latihan Gabungan Pramuka dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2012. Kegiatan ini diselenggarakan di SMP 5 Sragi. Kegiatan Latgab in diikuti oleh Pangkalan SMP 1 Sragi, SMP 3 Sragi dan SMP 5 Sragi.
Jumat, 12 Oktober 2012
Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Dalam rangka mengenang para pahlawan revolusi Indonesia, SMP 3 Sragi mengadakan kegiatan upacara Hari Kesaktian Pancasila.
Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas
SMP 3 Sragi bekerja sama dengan Polres Pekalongan mengadakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Tata Tertib di jalan raya. Kegiatan ini ditujukan untuk memberi pemahaman kepada para siswa SMP 3 Sragi agar lebih memahami dan mengerti tentang pentingnya tata tertib berlalu lintas.
Selasa, 09 Oktober 2012
daftar alamat email kelas IX
data alamat email kelas IX yang sudah masuk ke data mr dedi. Harap diperiksa siapa tahu alamat email kamu belum tercantum di sini. Thank you very much
dritaetika@yahoo.co.id
debyouey@yahoo.co.id
ajiwindarto22@yahoo.com
kusnotobalor@yahoo.co.id
hermawananggap@yahoo.co.id
zubaikakarisa@yahoo.co.id
doniedwikumaeni@yahoo.co.id
lennynurmalla@yahoo.co.id
casiyahiyah@ymail.com
yesipujipurnawati@yahoo.co.id
novaintan608@yahoo.com
nurhikmah911@ymail.com
s.nurkha@yahoo.com
madridista.agung@yahoo.com
prayitnokrasak@yahoo.co.id
devialfiani603@yahoo.co.id
anahisti18@gmail.com
afifaharba@gmail.com
rikanirmala672@yahoo.co.id
zidoel14@gmail.com
ayuherdayfvy@gmail.com
khorilulupradina@ymail.com
roydavid43@ymail.com
Aldivanpersie92@Yahoo.co.Id
smp3sragi@yahoo.co.id
trisari42@ymail.com
putriyulistia58@yahoo.com
Selasa, 01 Mei 2012
Sambutan Mendikbud dalam rangka Hardiknas 2012
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMBUTAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2012
RABU, 2 MEI 2012
Assalamualaikum warahamtullahi wabarakatuh,Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Hadirin, peserta upacara yang berbahagia,
Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Illahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan dan kecintaan sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2012, dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
Melalui peringatan ini, perkenankan saya, atas nama Pemerintah, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan, pemerintah daerah, organisasi yang bergerak di dunia pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya atas segala ikhtiar, kepedulian dan perhatian yang diberikan dalam menumbuhkembangkan dunia pendidikan.
Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan ‘’Selamat Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2012”. Semoga segala ikhtiar kita untuk memajukan dunia pendidikan menjadi semakin berkualitas dan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan semakin terbuka dan dapat segera terwujud.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pada peringatan Hari Pendidkan Nasional tahun ini, kita patut bersyukur karena bidang kebudayaan telah kembali ke “rumah besar” pendidikan setelah terpisah lebih dari sepuluh tahun. Kementerian ini, terhitung sejak 20 Oktober 2011 lalu telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Sejatinya, kebudayaan memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Demikian pula sebaliknya, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Ibarat dua keping mata uang. Yang satu dengan lainnya memiliki makna dan nilai yang sama; tidak bisa dipisahkan karena di dalam proses pendidikan ada penanaman nilai-nilai budaya menyertainya.
Sudah tentu tambahan amanah ini jangan diartikan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Kita semua telah memahami bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mobilitas fisik dan nonfisik (termasuk kebudayaan dan peradaban) semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut memunculkan dominasi peradaban tertentu, benturan antarperadaban atau terbentuknya konvergensi peradaban. Dalam kaitan dengan inilah, peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa.
Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 ini adalah Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. Tema ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Kita semua harus bersyukur bahwa pada periode tahun 2010 sampai 2035, bangsa kita dikarunai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa. Jika kesempatan emas yang baru pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka tersebut dapat kita kelola dan manfaatkan dengan baik, populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa tersebut insya Allah akan menjadi bonus demografi (demographic dividend) yang sangat berharga .
Di sinilah peran strategis pembangunan bidang pendidikan untuk mewujudkan hal itu menjadi sangat penting. Akan tetapi, sebaliknya, bukan mustahil kesempatan emas tersebut menjadi bencana demografi (demographic disaster) bila kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Sudah tentu hal ini tidak kita inginkan.
Pada periode tahun 2010 sampai tahun 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan; mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai ke perguruan tinggi. Tentu perluasan akses
tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, sekalipun kita semua memahami bahwa pendidikan itu adalah sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, keharkatan dan kemartabatan.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Untuk mempersiapkan generasi emas tersebut, telah disiapkan kebijakan yang sistemiatis, yang memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal secara masif. Untuk itu, mulai tahun 2011 telah dilakukan gerakan pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, penyiapan pendidikan menengah universal (PMU) yang insya Allah akan dimulai tahun 2013.
Di samping itu, perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.
Hadirin, peserta upacara yang berbahagia,
Akhirnya, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional kepada semua pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, penggiat dan pecinta dunia pendidikan di seluruh tanah air. Semoga apa yang kita tanam dan semai dalam dunia pendidikan selama ini, menjadi bagian dari amal kebajikan.
Kita semua ingat ungkapan bijak, ”Semai dan tanamlah biji dari tumbuhan yang kamu miliki meskipun kamu tahu esok akan mati.” dan “Siapa yang menanam, dia yang akan memetik”. Marilah kita berlomba-lomba menanam kebaikan. Insya Allah kita dan anak cucu kita akan memperoleh kebaikan itu. Amin. Terima kasih.
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 2 Mei 2012
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad NUH
Rabu, 28 Maret 2012
Kisi-Kisi Ujian Sekolah TIK 2011/2012
Bagi anda yang ingin memiliki kisi-kisi US TIK lengkap, klik disini
Untuk Standar Kompetensi TIK US, silahkan klik disini
Untuk Standar Kompetensi TIK US, silahkan klik disini
Kisi-Kisi Ujian Sekolah TIK 2011/2012
| keuntungan penggunaan perangkat TIK | 1 |
| manfaat TIK dalam bidang pendidikan | 2 |
| dampak Negatif Perkembangan TIK | 3 |
| Perangkat keras komputer | 4 |
| perangkat keras alat input | 5 |
| perangkat keras alat proses | 6 |
| perangkat keras alat output. | 6 |
| media penyimpan data. | 7 |
| kegunaan perangkat lunak pengolah kata | 8 |
| kegunaan perangkat lunak pengolah angka | 9 |
| kegunaan perangkat lunak Presentasi | 10 |
| menu dan ikon pada toolbar standard serta pengunaan tombol kombinasi | 11.12 |
| menu dan ikon pada toolbar formatting | 13.14 |
| menu dan ikon pada toolbar drawing | 15 |
| meletakkan data pada pengolah angka | 16,17 |
| menggunakan rumus dan fungsi MS excel | 18, 19 |
| cara mencetak dokumen | 20, 21 |
| pengertian intranet dan internet | 22.23 |
| sejarah perkembangan intranet dan internet | 24 |
| fungsi dari berbagai layanan internet | 25 |
| jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayahnya | 26,27 |
| jenis-jenis topologi jaringan komputer | 28 |
| ukuran kecepatan akses internet | 29 |
| perangkat keras beserta fungsinya untuk keperluan akses internet | 30 |
| beberapa cara sambungan internet/intranet | 31 |
| perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | 32,33,34 |
| ikon-ikon pada web browser | 35,36,37,38 |
| nama domain internet | 39,40,41 |
| pelacakan alamat internet | 42,43 |
| layanan di internet | 44,45 |
| manfaat layanan di internet | 46 |
| cara download informasi | 47,48 |
| cara mengelolah informasi menggunakan program aplikasi | 49, 50 |
Senin, 26 Maret 2012
3 Resep menjadi orang sukses
Anda ingin sukses? pertanyaan ini biasanya selalu dijawab dengan kata "iya". Siapa yang tidak ingin menjadi orang sukses. Kata "sukses" mempunyai pemahaman yang luas. Kesuksesan seseorang dapat diartikan sukses dalam bekerja, sukses dalam mendapatkan nilai yang bagus bagi seorang pelajar atau pun sukses karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
Bagaimana cara mengukur sebuah kesuksesan? Kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dari materi berupa kekayaan yang melimpah, mobil mewah, rumah indah, dan sebagainya. Kesuksesan dapat dilihat dari bertambahnya keterampilan kita, meningkatnya pengetahuan kita, dan berkembangnya pola pikir serta kepribadian kita menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Bagaimana menjadi orang sukses? ada 3 resep yaitu BBB (bukan singkatan dari Bukan Bintang Biasa yang putus-nyambung..) melainkan singkatan dari Belajar, Berusaha dan Berdoa.
1. Belajar
Belajar adalah hal mutlak bagi kita jika ingin menjadi sukses di segala bidang. Jangan pernah merasa diri kita sudah pandai sehingga kita merasa tidak perlu belajar lagi. Belajar tidak harus dengan membaca, mendengarkan dan kegiatan monoton lainnya. Learning by doing adalah salah satu cara mempercepat kita dalam belajar. Interaksi dengan orang lain yang berkompeten dalam suatu bidang merupakan salah satu cara yang tepat dan cepat untuk belajar. Jangan merasa malu jika kita mengalami kesalahan dan kegagalan, jadikan sebagai pengalaman kita yang bisa kita ambil manfaatnya. Where study be our habits and where brilliant be our commitments
2. Berusaha
Berusahalah sekuat mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Jangan pernah biarkan waktu kita berlalu tanpa makna dengan hanya berbuat apa adanya. Ini saatnya bagi kita untuk menjadi luar biasa dalam melakukan sesuatu. Langkah pertama memang sulit untuk memulainya, akan tetapi jika tidak ada langkah pertama maka sangat tidak mungkin akan ada langkah-langkah selanjutnya.
3. Berdo'a
Setelah kita mempersiapkan diri dengan belajar dan kemudian kita menerapkan hasil belajar kita dengan berusaha menerapkannya maka saatnya kita berserah diri kepada Allah untuk hasil yang akan kita terima nanti. Seandainya hasil usaha kita tidak seperti yang kita harapkan, yakinlah Allah SWT sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik di usaha kita yang akan datang.
Jadilah manusia yang selalu optimis dalam segala hal. Jadilah manusia yang selalu memandang kehidupan dengan keikhlasan agar hati dan jiwa kita senantiasa tenang dan damai.
GOOD LUCK ......
Bagaimana cara mengukur sebuah kesuksesan? Kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dari materi berupa kekayaan yang melimpah, mobil mewah, rumah indah, dan sebagainya. Kesuksesan dapat dilihat dari bertambahnya keterampilan kita, meningkatnya pengetahuan kita, dan berkembangnya pola pikir serta kepribadian kita menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Bagaimana menjadi orang sukses? ada 3 resep yaitu BBB (bukan singkatan dari Bukan Bintang Biasa yang putus-nyambung..) melainkan singkatan dari Belajar, Berusaha dan Berdoa.
1. Belajar
Belajar adalah hal mutlak bagi kita jika ingin menjadi sukses di segala bidang. Jangan pernah merasa diri kita sudah pandai sehingga kita merasa tidak perlu belajar lagi. Belajar tidak harus dengan membaca, mendengarkan dan kegiatan monoton lainnya. Learning by doing adalah salah satu cara mempercepat kita dalam belajar. Interaksi dengan orang lain yang berkompeten dalam suatu bidang merupakan salah satu cara yang tepat dan cepat untuk belajar. Jangan merasa malu jika kita mengalami kesalahan dan kegagalan, jadikan sebagai pengalaman kita yang bisa kita ambil manfaatnya. Where study be our habits and where brilliant be our commitments
2. Berusaha
Berusahalah sekuat mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Jangan pernah biarkan waktu kita berlalu tanpa makna dengan hanya berbuat apa adanya. Ini saatnya bagi kita untuk menjadi luar biasa dalam melakukan sesuatu. Langkah pertama memang sulit untuk memulainya, akan tetapi jika tidak ada langkah pertama maka sangat tidak mungkin akan ada langkah-langkah selanjutnya.
3. Berdo'a
Setelah kita mempersiapkan diri dengan belajar dan kemudian kita menerapkan hasil belajar kita dengan berusaha menerapkannya maka saatnya kita berserah diri kepada Allah untuk hasil yang akan kita terima nanti. Seandainya hasil usaha kita tidak seperti yang kita harapkan, yakinlah Allah SWT sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik di usaha kita yang akan datang.
Jadilah manusia yang selalu optimis dalam segala hal. Jadilah manusia yang selalu memandang kehidupan dengan keikhlasan agar hati dan jiwa kita senantiasa tenang dan damai.
GOOD LUCK ......
PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA
SISTEMATIKA PERATURAN BERSAMA
Menimbang :
Mengingat :
Memutuskan :
| Menetapkan Bab I Ketentuan Umum | Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Ruang Lingkup |
| Bab II Kebijakan Penataan & Pemerataan Guru | Pasal 3 Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian dan Gubernur/Bupati/Walikota |
| Bab III Kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota | Pasal 4 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah |
| Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Penataan dan Pemerataan Guru PNS | Pasal 5 Pemantauan dan Evaluasi oleh Lima Kementerian dan Pemerintah Provinsi |
| Bab V Pembinaan dan Pengawasan | Pasal 6 Pembinaan dan Pengawasan masing-masing Pihak |
| Bab VI Pendanaan | Pasal 7 Pembebanan Pendanaan |
| Bab VII Pelaporan Penataan dan Pemerataan | Pasal 8 Kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama dalam pelaporan pelaksanaan |
| Bab VIII Sanksi | Pasal 9 Sanksi kepada Pemerintah Daerah dari masing-masing Kementerian terkait |
| Bab IX Ketentuan Penutup | Pasal 10 Ketentuan Lebih Lanjut Pasal 11 Masa Berlakunya Peraturan Bersama (2 Januari 2012) |
Menimbang :
1. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu kabupaten/kota, dan/atau provinsi serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;
2. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Bab I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
Pasal 2
Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
Bab II KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
Pasal 3
1. Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional.
2. Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Menteri Dalam Negeri:
a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah.
6. Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
7. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.
8. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Bab III KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
Pasal 4
1. Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS.
2. Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
3. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
4. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
5. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.
6. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
7. Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.
Bab IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS
Pasal 5
1. Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing memantau dan mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.
3. Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya
Bab V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
Bab VI PENDANAAN
Pasal 7
1. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
3. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku
Bab VII PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN
Pasal 8
1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
2. Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
3. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan.
4. Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.
5. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
6. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
7. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Bab VIII SANKSI
Pasal 9
1. Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bab IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
Pasal 11
Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.
Langganan:
Postingan
(
Atom
)